SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

MATA KULIAH

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

MINI TESIS

            ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NEGARA RI MENGENAI PNBP DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS MENUJU GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)

TUGAS INDIVIDU

DOSEN: DR. NUNUY NUR AFIAH, SE., MSI., AK

DI SUSUN OLEH:

ANJELITA

120620120505

MAGISTER AKUNTANSI – KEMENPU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2013

 

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara merupakan alat bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Setiap tahunnya APBN ditetapkan dan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan APBN dilakukan setelah dilakukan pembahasan antara Presiden dan DPR terhadap usulan RAPBN dari Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah (Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2009 tentang APBN 2009 mendefinisikan Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.), yang diperoleh dari:

a. Penerimaan perpajakan;

b. Penerimaan negara bukan pajak; dan

c. Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan

BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 1 angka 9 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 di disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut maka pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satunya adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja atau pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Wujud pendapatan negara (government revenue) berupa uang (cash) sebagai penerimaan negara.

Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Modul Penerimaan Negara, Penerimaan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Penerimaan Pengembalian Belanja, Penerimaan Pembiayaan, dan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga.  Dalam makalah ini akan menjurus pada pembahasan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau yang sering disebut PNBP.

Tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan suatu konsep yang lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasa warsa yang lalu, konsep Good Governance ini lebih dekat dipergunakan dalam Reformasi sektor publik. Menurut Saifuddin, penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, Good Governance akan tercipta manakala di antara unsur-unsur Negara dan institusi kemasyarakatan (ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain) memiliki keseimbangan dalam proses checks and balances dan tidak boleh satupun di antara mereka yang memiliki kontrol absolut.

Penggunaan PNBP yang tadinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat namun pada prakteknya berbagai persoalan besar di negeri ini terus bermunculan. Belum tuntas kasus pengucuran dana triliunan rupiah kepada PT Bank Century, telah muncul kasus manipulasi pajak Gayus Tambunan yang melibatkan aparat penegak hukum, dan disinyalir segera terkuak kasus mafia pertambangan dan kehutanan. Belum lagi kasus dana Hambalang dan yang terbaru adalah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Ahmad Fathanah dalam impor daging sapi dan Tindak pidana korupsi dalam penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sekretariat Konsil kedokteran Indonesia (KKI) tahun 2006-2011 dengan tersangka Tusiwin. Kemudian pemilik PT Citra Mandiri Metalindo Abadi dan pemenang lelang proyek simulator bersalah merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 88,446 miliar, dalam proyek senilai lebih dari Rp 198 miliar.

Kasus-kasus tersebut melengkapi banyak persoalan lain, seperti masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, pelayanan birokrasi yang tidak memuaskan, dan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah pusat dan daerah, anggota DPR dan DPRD. Dari uraian di atas makan dalam penelitian ini akan dibahas “Analisis Peraturan Pemerintah Negara RI Mengenai PNBP Dalam Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Menuju Good Governance (Studi Kasus Di Kementerian Hukum Dan Ham Dan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan)”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses PNBP di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan PNBP di Indonesia?
3. Bagaimana Good Govermand diterapkan di Indonesia?

TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui bagaimana proses PNBP di Indonesia
2. Untuk mengetahui perkembangan PNBP di Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana Good Govermand diterapkan di Indonesia

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Menurut UU nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP pasal 1 angka 1, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Setiap anggaran kementerian negara/lembaga pada dasarnya mempunyai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersifat umum tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain seperti penerimaan hasil penjualan barang inventaris kantor yang tidak digunakan lagi, penerimaan hasil penyewaan barang milik negara, hasil penyimpanan uang negara pada bank pemerintah atas jasa giro, penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan. Selain penerimaan umum tersebut masih ada lagi PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara/lembaga, namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga.
 

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Dasar hukum PNBP diantaranya:                                                                                                  

1        Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2        Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran PNBP

3        Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penguunaan PNBP yang Bersumber Dari kegiatan Tertentu

4        Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2004 tentang tatacara penyampaian rencana dan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak.

5        Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2005 tentang pemeriksaan PNBP

6        Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2009 tentang Tata Cara penentuan jumlah dan penyetoran PNBP yang terutang

7        Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan penyelesaian keberatan atas penetapan PNBP yang terutang

8        Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

9        Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
4.  penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
7. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

SEJARAH SINGKAT PNBP

Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ditetapkan, kondisi ekonomi Indonesia sedang membutuhkan sumber pembiayaan selain penerimaan dari sektor perpajakan. Potensi penerimaan Negara yang dapat diharapkan dan paling menjanjikan dapat menutup sumber pembiayaan tersebut adalah PNBP.

Pada awalnya pengelolaan PNBP belum ada Undang-Undang yang mengaturnya, sehingga menimbulkan kecenderungan penyelewengan pada instansi pemerintah yang melaksanakan pemungutan PNBP. Banyak instansi pemerintah yang enggan untuk melaporkan dan menyetor PNBP ke Kas Negara, artinya adanya ketidakpatuhan instansi pemerintah tersebut dalam menyelenggarakan pengelolaan PNBP yang baik.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997, penertiban dan penegakan hukum dalam pengelolaan PNBP dapat dilaksanakan, karena di dalam undang-undang tersebut diatur konsep hukuman (punishment) yang cukup tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh  wajib bayar dan pejabat pengelola PNBP. Hukuman tersebut berupa hukuman administrasi berupa pengenaan denda dan juga sanksi pidana penjara.

Pengaruh hukuman dalam pengelolaan PNBP ini membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap ketertiban dan kepatuhan instansi pemerintah dalam melaporkan dan menyetorkan PNBP.

Penegakan hukum dalam pengelolaan PNBP yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tidak serta merta diterima oleh semua instansi pemerintah. Beberapa instansi pemerintah berusaha bertahan dengan pola lama yang sarat dengan jebakan moral (suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat memperbesar terjadinya peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian.). Kondisi ini menghasilkan bentuk ‘kompromi’ dalam pengelolaan PNBP yang dinamakan earmarked. Dalam konsep Earmarked PNBP, instansi pemerintah diberikan kewenangan untuk dapat menggunakan PNBP yang dipungut/dihasilkannya, untuk membiayai kegiatan tertentu dengan persetujuan Menteri Keuangan. 

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Secara umum PNBP dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu:

1.      Penerimaan sumber daya alam, Terdiri atas pendapatan sumber daya alam (SDA) migas yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas dan SDA non-migas yang diperoleh dari hasil pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

2.      Pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pendapatan ini Merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (return on equity) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (pay-out ratio). Pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam kelompok perbankan dan nonperbankan.

3.      PNBP lainnya, meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pungutan dilakukan oleh instansi pemerintah atas dasar Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kementerian/Lembaga tertentu. Dalam modul ini akaun lebih fukus pada PNBP jenis ini.

4.      Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), Pendapatan BLU diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Bedanya, pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU ini dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu, jenis dan tarif PNBP BLU tidak ditetapkan melalui PP melainkan Peraturan Menteri Keuangan. (19 kementerian lembaga)

Dalam pasal 2 UU No.20 tahun 1997 terdapat 7 jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu:

1        Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri: Penerimaan jasa giro, Penerimaan sisa anggaran pembangunan (SIAP) dan sisa anggaran rutin (SIAR).

2        Penerimaan dari pemanfaatan SDA terdiri: Royalti bidang perikanan, Royalti bidang kehutanan, Royalti bidang pertambangan, kecuali Migas. Royalti adalah pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan pemberian izin atau fasilitas tertentu dari negara kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau mengolah kekayaan negara.

3        Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri: Bagian laba pemerintah, Hasil penjualan saham pemerintah, Deviden: pembayaran berupa keuntungan yang diterima oleh negara sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan.

4        Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah terdiri: Pelayanan pendidikan, Pelayanan kesehatan, Pemberian hak paten, hak cipta, dan merk.

5        Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang terdiri: Lelang barang, Denda, Hasil rampasan yang diperoleh dari kejahatan;

6        Penerimaan berupa hibah.

7        Penerimaan lain yang diatur dengan UU.

Penerimaan Negara Bukan Pajak terbagi atas 2 jenis yaitu;

1        PNBP Umum

PNBP umum merupakan PNBP yang berlaku umum di semua kementerian negara/lembaga. Setiap kementerian negara/lembaga pada dasarnya mempunyai penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang bersifat umum yaitu PNBP yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. PNBP umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP antara lain:

a        Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.

b        Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.

c         Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).

d        Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).

e        Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.

f          Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

g        Penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran lalu.

2        PNBP Fungsional

Selain PNBP Umum terdapat PNBP di kementerian/lembaga yaitu PNBP yang bersifat fungsional. PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara/lembaga, namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan  Negara Bukan

Pajak disebutkan bahwa kelompok PNBP, meliputi jenis - jenis penerimaan sebagai berikut :

a.       Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah.

b.      Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.

c.       Penerimaan dari hasil-hasil kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.

d.      Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.

e.       Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan

f.        denda administrasi.

g.       Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah.

h.      Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang - undang tersendiri.

Jenis PNBP yang berlaku pada setiap Kementerian/Lembaga antara lain sebagai berikut :

1. PNBP pada Kementerian Luar Negeri :

a. Penerimaan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia.

b. Penerimaan dari jasa pengurusan dokumen konsuler.

2. PNBP pada Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

a. Penerimaan dari pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM).

b. Penerimaan dari pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK).

c. Penerimaan dari pemberian Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).

d. Penerimaan dari pemberian Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) baru.

e. Penerimaan dari pelayanan kesehatan.

3. PNBP pada Kementerian Kehakiman

a. Penerimaan denda administrasi.

b. Penerimaan dari pelayanan jasa hukum.

c. Penerimaan dari penggunaan jasa tenaga narapidana dan hasil penjualan barang keterampilannya.

d. Penerimaan dari pendaftaran ciptaan.

e. Penerimaan dari permintaan hak paten.

f. Penerimaan dari pemberian merek.

g. Penerimaan dari keimigrasian.

h. Penerimaan balai harta peninggalan.

i. Penerimaan pengadilan.

4. PNBP pada Kementerian Penerangan

a. Penerimaan dari siaran iklan.

b. Penerimaan dari siaran iklan spot Radio Republik Indonesia (RRI).

c. Penerimaan dari penyelenggaraan sensor film, video tape, kaset, film reklame komersial dan non komersial.

d. Penerimaan dari pembuatan film untuk instansi pemerintah dan penyewaan peralatan perfilman.

5. PNBP pada Kementerian Keuangan

a. Penerimaan denda administrasi atas keterlambatan penyampaian laporan perusahaan di bidang pasar modal.

b. Penerimaan denda administrasi yang dikenakan pada pihak yang melanggar peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.

c. Penerimaan Bea Lelang.

d. Penerimaan dari biaya administrasi lelang swasta.

e. Penerimaan dari Bea Lelang Batal.

f. Penerimaan dari biaya administrasi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

g. Penerimaan dari penjualan saham bagian Pemerintah.

h. Penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara.

i. Penerimaan dari selisih lebih karena perubahan harga jual yang ditetapkan Pemerintah atas persediaan gula pasir di gudang-gudang Bulog dan gudang dari pabrik gula, dan persediaan pupuk di semua gudang Pusri.

j. Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan oleh Perusahaan Pembiayaan.

k. Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

l. Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan bagi perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

m. Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan bagi Dana Pensiun.

n. Penerimaan kembali pinjaman yang disalurkan oleh Pemerintah.

o. Penerimaan dari laba bersih minyak.

p. Penerimaan bagian Pemerintah dari annual fee PT. Inalum.

6. PNBP pada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

a. Penerimaan dari biaya pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang.

b. Penerimaan dari biaya jasa pelatihan.

c. Penerimaan dari pendaftaran perusahaan

d. Penerimaan dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).

e. Penerimaan dari jasa pengujian/pemeriksaan tembakau.

f. Penerimaan dari jasa pembinaan petani tembakau oleh pabrikan rokok.

g. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan.

h. Penerimaan dari jasa pembinaan industri kecil.

i. Penerimaan dari jasa pelayanan teknis.

j. Penerimaan dari pengaturan tata niaga cengkeh.

k. Penerimaan dari jasa tera/tera ulang.

7. PNBP pada Kementerian Pertanian

a. Penerimaan dari pungutan pengusahaan perikanan.

b. Penerimaan dari pungutan hasil perikanan.

c. Penerimaan dari pungutan perikanan atas penggunaan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

d. Penerimaan dari pungutan perikanan yang berasal dari hasil penangkapanatau pembudidayaan.

e. Penerimaan dari hasil pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak.

f. Penerimaan dari penetapan pendaftaran dan pengujian mutu obat hewan.

g. Penerimaan dari pendapatan perubahan harga hasil produksi pusat veterinaria.

h. Penerimaan dari penjualan hasil pendidikan dan pelatihan, balai benih ikan dan udang.

i. Penerimaan dari penjualan embrio ternak untuk bibit.

j. Penerimaan dari penjualan obat hewan, vaksin dan semen beku.

k. Penerimaan dari jasa tambah labuh.

l. Penerimaan dari jasa pengadaan es.

m. Penerimaan dari jasa pengadaan air sumur dan air minum.

n. Penerimaan dari jasa penyewaan fasilitas.

o. Penerimaan dari jasa karantina tumbuhan, ikan dan hewan.

p. Penerimaan dari jasa pelayanan diagnosa penyakit hewan.

q. Penerimaan dari jasa pemeriksaan lapangan dan pengujian benih tanaman pangan.

r. Penerimaan dari jasa pelayanan teknologi, penelitian dan pengembangan.

s. Penerimaan dari redistribusi ternak Pemerintah.

t. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan pertanian.

8. PNBP pada Kementerian Pertambangan dan Energi

a. Penerimaan dari jasa teknologi di bidang pertambangan umum.

b. Penerimaan dari jasa penelitian/pengembangan dan jasa penerapan teknologi pada puslitbang teknologi minyak dan gas bumi.

c. Penerimaan dari iuran tetap/landrent.

d. Penerimaan dari iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalti.

e. Penerimaan dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

f. Penerimaan dari jasa teknologi geologi tata lingkungan.

9. PNBP pada Kementerian Kehutanan

a. Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan.

b. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH).

c. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI).

d. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) Bambu.

e. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Tanaman Rotan.

f. Penerimaan dari pengusahaan pariwisata alam.

g. Penerimaan dari pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, tanam hutan raya dan taman wisata laut.

h. Penerimaan dari Iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-undang serta jarahan satwa baru.

i. Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH).

j. Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha iuran hasil hutan.

k. Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-undang dari alam maupun dari hasil penangkaran

10. PNBP pada Kementerian Pekerjaan Umum

a. Penerimaan dari jasa penyewaan peralatan dan jasa perbengkelan.

b. Penerimaan dari jasa laboratorium.

c. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan dan latihan.

d. Penerimaan dari jasa pembuatan peta citra dari data media satelit.

e. Penerimaan dari jasa penyelidikan geoteknik.

f. Penerimaan dari jasa saran teknis dan pemeriksaan laboratorium.

g. Penerimaan dari jasa pengkajian mutu komponen.

11. PNBP pada Kementerian Perhubungan

a. Penerimaan dari pemberian surat izin mengemudi.

b. Penerimaan dari jasa pelabuhan penyeberangan laut, selat dan teluk.

c. Penerimaan dari jasa terminal dan fasilitas sandar kapal penyeberangan sungai dan danau.

d. Penerimaan dari jasa kepelabuhan untuk kapal pelayaran dalam negeri dan luar negeri pada pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan.

e. Penerimaan dari jasa dermaga dan penumpukan di pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan.

f. Penerimaan dari penyewaan tanah pelabuhan di pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan.

g. Penerimaan dari jasa pelayanan penerbangan (JP2) untuk penerbangan internasional.

h. Penerimaan dari jasa pelayanan penumpang pesawat udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri.

i. Penerimaan dari jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (JP4U) penerbangan internasional.

j. Penerimaan dari jasa pemeriksaan kesehatan.

k. Penerimaan dari pemberian dokumen penerbangan.

l. Penerimaan dari jasa pelayanan meteorologi dan geofisika dan penyewaan peralatan.

m. Penerimaan dari sumbangan pembinaan pendidikan dan latihan (SPPL).

12. PNBP pada Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan pariwisata.

b. Penerimaan dari uang ujian perwira radio elektronika dan operator radio.

c. Penerimaan dari pemberian izin usaha jasa titipan.

d. Penerimaan dari pemberian izin amatir radio.

e. Penerimaan dari pemberian izin antene parabola penerima siaran televisi.

f. Penerimaan dari pemberian izin komunikasi radio antar penduduk (KRAP).

g. Penerimaan dari pemberian hak penyelenggaraan (BHP) frekuensi radio konsesi.

h. Penerimaan dari pemberian izin hak penyelenggaraan (BHP) jasa telekomunikasi.

i. Penerimaan dari jasa penyelenggaraan/pengawasan ujian amatir

13. PNBP pada Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

a. Penerimaan dari pembinaan tenaga kerja Indonesia dalam rangka pengembangan program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

b. Penerimaan dari jasa latihan kerja dan kursus latihan kerja (BLK/KLK).

c. Penerimaan dari pungutan Tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).

d. Penerimaan dari pendayagunaan fasilitas hiperkes dan keselamatan kerja.

14. PNBP pada Kementerian Pendidikan Nasional

a        Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan.

b        Penerimaan karcis tanda masuk museum.

c         Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi.

d        Penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.

e        Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan, atau lembaga non pemerintah.

15. PNBP pada Kementerian Kesehatan

a. Penerimaan dari pemberian izin peredaran makanan dan minuman.

b. Penerimaan dari pemberian izin peredaran minuman keras.

c. Penerimaan dari pemberian izin pelayanan kesehatan oleh swasta.

d. Penerimaan dari pemberian izin mendirikan rumah sakit oleh swasta.

e. Penerimaan dari jasa pendidikan tenaga kesehatan.

f. Penerimaan dari jasa pemeriksaan laboratorium.

g. Penerimaan dari jasa pemeriksaan air secara kimia lengkap.

h. Penerimaan dari jasa Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4).

i. Penerimaan dari jasa Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM).

j. Penerimaan dari jasa pemeriksaan obat, minuman, makanan, kosmetika, dan alat-alat kesehatan.

k. Penerimaan dari uji pemeriksaan spesimen.

l. Penerimaan dari jasa pelayanan rumah sakit.

16. PNBP pada Kementerian Agama

a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan.

b. Penerimaan dari peradilan agama.

c. Penerimaan dari pencatatan nikah dan rujuk.

17. PNBP pada Kementerian Sosial

a. Penerimaan Pendidikan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

b. Penerimaan dari izin pengumpulan uang dan barang.

c. Penerimaan dari izin penyelenggaraan undian.

d. Penerimaan hibah yang merupakan hak Pemerintah.

18. PNBP pada Kejaksaan Agung

a. Penerimaan dari penjualan barang rampasan.

b. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.

c. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi.

d. Penerimaan biaya perkara.

e. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.

f. Penerimaan denda.

19. PNBP pada Lembaga Administrasi Negara

a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan.

20. PNBP pada Badan Pusat Statistik

a. Penerimaan dari penjualan publikasi statistik.

21. PNBP pada Badan Tenaga Atom Nasional

a. Penerimaan dari hak dan perizinan penggunaan (kalibrasi).

b. Penerimaan dari jasa analisa (tenaga/pekerjaan).

c. Penerimaan dari penerbitan Sertifikat Bekas Radiasi Komoditi Ekspor/Impor.

22. PNBP pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

a. Penerimaan dari pelayanan jasa pemotretan jarak jauh.

23. PNBP pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan dan latihan.

b. Penerimaan dari penjualan hasil penelitian.

c. Penerimaan dari jasa penyewaan fasilitas.

d. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa analisa, penelitian dan pengembangan jasa konsultasi,pelayanan informasi, jasa rekayasa, jasa kalibrasi dan metrologi, dan jasa tenaga ahli.

24. PNBP pada Arsip Nasional

a. Penerimaan dari pelayanan jasa kearsipan.

25. PNBP pada Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

a. Penerimaan dari penjualan hasil survey dan pemetaan.

26. PNBP pada Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi

a. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pengkajian, penelitian dan pengembangan, dan pelayanan jasa teknologi.

27. PNBP pada Badan Pertanahan Nasional

a. Penerimaan dari pengukuran dan pemetaan.

b. Penerimaan dari pemeriksaan tanah.

c. Penerimaan dari konsolidasi tanah secara swadaya.

d. Penerimaan dari redistribusi tanah

e. Penerimaan dari ijin lokasi

Peraturan PNBP yang berlaku pada kementerian/ Lembaga tertentu;

Misalnya:  

1.      PP no. 65 tahun 2012: Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Penjelasan, Lampiran

2.      PP no. 48 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian

3.      PP no. 45 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perdagangan

4.      PP no. 11 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara

5.      PP no. 9 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

6.      PP no. 4 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Lampiran

7.      PP no. 3 tahun 2012: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial.

8.      PP no. 47 tahun 2011: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian

9.      PP no. 39 tahun 2011: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara

10.  PP no. 29 tahun 2011: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

11.  PP no. 76 tahun 2010: Perubahan atas PP no. 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

12.  PP no. 50 tahun 2010: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

13.  PP no. 48 tahun 2010: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

14.  PP no. 47 tahun 2010: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

15.  PP no. 41 tahun 2010: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

16.  PP no. 13 tahun 2010: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

17.  PP no. 74 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan

18.  PP no. 73 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

19.  PP no. 71 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

20.  PP no. 54 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pusat Statistik

21.  PP no. 53 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

22.  PP no. 47 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi

23.  PP no. 39 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga

24.  PP no. 38 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

25.  PP no. 27 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

26.  PP no. 13 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kesehatan

27.  PP no. 7 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

28.  PP no. 6 tahun 2009: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

29.  PP no.53 tahun 2008: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

30.  PP no.52 tahun 2008: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup

31.  PP no.36 tahun 2008: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

32.  PP no. 2 tahun 2008: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan

33.  PP no. 75 tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

34.  PP no. 62 tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional

35.  PP no. 57 tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

36.  PP no. 4 tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Kementerian Kesehatan

37.  PP no. 19 tahun 2006 tentang Perubahan atas PP no. 62 tahun 2002 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

38.  PP no. 42 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia

39.  PP no. 47 tahun 2004 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama

40.  PP no. 46 tahun 2004 tentang Pencabutan atas PP no. 18 tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Urusan Logistik

41.  PP no. 4 tahun 2004 tentang Perubahan ketiga atas PP no. 26 tahun 1999 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehakiman

42.  PP no. 44 tahun 2003: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan

43.  PP no. 21 tahun 2003: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

44.  PP no. 61 tahun 2002: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah

45.  PP no. 58 tahun 2002: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementeriaan Kelautan dan Perikanan di bidang jasa riset kelautan dan perikanan

46.  PP no. 33 tahun 2002: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri

47.  PP no. 10 tahun 2002: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di bidang pengendalian dampak lingkungna

48.  PP no. 1 tahun 2002: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional

49.  PP no. 42 tahun 2001: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

50.  PP no. 87 tahun 2000: Perubahan atas PP no. 26 tahun 1999 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehakiman

51.  PP no. 13 tahun 2000 Perubahan atas PP no. 58 tahun 1998 tentang tafif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertambangan dan energi di bidang pertambangan umum

52.  PP no. 92 tahun 1999: Perubahan kedua atas PP no. 59 tahun 1998 tentang tari atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perkebunan

53.  PP no. 74 tahun 1999: Perubahan atas PP no. 59 tahun 1998 tentang tari atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perkebunan

54.  PP no. 26 tahun 1999: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehakiman

55.  PP no. 16 tahun 1999: Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehakiman bidang pengadilan niaga

56.  PP no. 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perkebunan

Pada prinsipnya seluruh Penerimaan Nagara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tarif atas jenis PNBP

Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam UU atau PP dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah, aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. (Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 1997)

Tarif atas Jenis PNBP ditetapkan dalam UU atau PP yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 1997)

Penetapan Tarif PNBP:

1.      Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif  yang ditetapkan dengan nilai nominal uang (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2009)

Tarif PNBP ditetapkan dalam bentuk satuan mata uang tertentu.

Contoh : Biaya legalisasi dokumen di perwakilan RI : US$20 per dokumen.

2.      Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan satuan nilai (berupa Harga Patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih) yang digunakan sebagai dasar perhitungan.

Tarif PNBP ditetapkan dalam bentuk persentase.

Contoh :

a        Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi : 0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi per tahun buku;

b        Tarif royalty pertambangan umum untuk emas sebesar 3,75% dari harga jual per kg.

PROSES PENETAPAN PP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA K/L

Proses Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga

ü  Pimpinan kementerian/lembaga (Instansi Pemerintah) menyampaikan usulan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian/lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.

ü  Selanjutnya usulan besaran tarif tersebut dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga yang bersangkutan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara untuk mendapatkan justifikasi atas tarif yang diusulkan. Selain itu, pembahasan juga bertujuan untuk mempelajari dampak atas pengenaan tarif tersebut terhadap kementerian/lembaga dan masyarakat serta memastikan pelayanan (jenis PNBP) yang diberikan merupakan kewenangan kementerian/lembaga yang bersangkutan

ü  Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian/lembaga hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan

ü  Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi dan pembulatan terhadap RPP dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut.

ü  Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi PP

ü  Setelah PP ditetapkan dan diundangkan, Kementerian/Lembaga wajib memungut dan menyetorkan PNBP yang diperolehnya ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam PP.

Berdasarkan jenis penetapannya Tarif PNBP ditetapkan berdasarkan :

•         Tarif Spesifik

Tarif ditetapkan dalam bentuk satuan mata uang tertentu

Contoh :

Biaya legalisasi dokumen di perwakilan RI : US$ 20 per dokumen

•         Tarif Advolarem

Tarif ditetapkan dalam bentuk persentase

Contoh :

Pungutan Biaya Hal Penyelenggaraan Telekomunikasi : 0.50 % dari pendaparan kotor penyelenggaraan telekomuniaksi per tahun buku

Tarif royalti pertambangan umum untuk emas sebesar 3.75% dari harga jual per kg.

Berdasarkan pendekatan biaya dalam penetapannya, sesuai dengan karakteristik jenis layanan dan kondisi masyarakat (wajib bayar) yang akan menggunakan layanan pemerintah tersebut. Tarif PNBP dapat dikategorikan sebagai berikut :

•         Tarif Cost Minus

Tarif PNBP yang dikenakan kepada masyarakat adalah nol (gratis) atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif dengan pendekatan ini umumnya diberikan pada pelayanan publik yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan

•         Tarif Cost Recovery

Penentuan tarif PNBP dengan menyamakan antara tarif dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas layanan publik yang bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain laboratorium uji mutu dan gedung/balai pertemuan.

•         Tarif Cost Plus

Tarif PNBP ditetapkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas jasa pengaturan dan pelayanan publik tertentu dimana masyarakat memperoleh manfaat yang besar dari layanan yang diberikan dan/atau untuk melindungi kelestarian lingkungan/alam, contoh di bidang pertambangan umum dan kehutanan.

Mekanisme Pengelolaan PNBP

Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. (Pasal  4 UU No.  20 Tahun 1997)

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. (Pasal 3 ayat 5 UU No. 17 Tahun 2003).

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara tepat pada waktunya. (Pasal  16 ayat 2 UU No.  1 Tahun 2004).

Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN.(Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997).

Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. (Pasal 16 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004).

Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang Terutang. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997).

Secara garis besar mekanisme pengelolaan PNBP dapat digambarkan sebagai berikut:

Tata Cara Penyetoran PNBP

Pada prinsipnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan oleh Wajib Bayar melalui Bank Umum/Pos yang telah ditunjuk Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam hal di suatu tempat tertentu  tidak tersedia layanan Bank/Pos Perepsi, penyetoran ke kas negara dapat dilakukan melalui Bandahara Penerimaan, dimana Bendahara Penerimaan berkewajiban melakukan penyetoran secepatnya ke kas negara.

Penyetoran/pembayaran PNBP dalam mata uang rupiah dilakukan setiap saat dan yang telah yang terhubung dengan MPN. Setoran tersebut dikreditkan ke Rekening Penerimaan KPPN pada Bank/Pos Persepsi tersebut. Penyetoran PNBP juga dapat dilakukan melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satuan Kerja.

Dengan telah ditetapkannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam USD yang sebelumnya  dilakukan oleh Wajib Bayar/Wajib Setor ke Bank Umum untuk ditransfer ke Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD pada Bank Indonesia dapat dilakukan melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat.

Contoh SSBP dan petunjuk pengisiannya:

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

Nomor Uraian Isian

Catatan :

- Diisi dengan huruf kapital atau diketik

- Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Akun(Mata Anggaran Penerimaan)

•	Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN PenerimaSetoran
•	Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/KodeSatker/ Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999)
•	Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat
•	Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ……diisi petugas Bank)
•	Diisi NPWP Wajib Bayar/Setor atau Bendahara Satker
•	Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar
•	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar
•	Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/Lembaga penerimaPNBP sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran
•	Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian Satker Penerima PNBP
•	Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker penerima PNBP
•	Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, Kode Subfungsi (2) dua digit, dan Kode Program (4) empat digit Satker penerima PNBP
•	Diisi ( 4) digit kode kegiatan dan (4) digit kode Sub kegiatan apabilapenyetoran untuk Satker PenggunaPNBP
•	Diisi Kode Kabupaten/Kota (2)digit dan Kode Lokasi Privinsi (2) digit
•	Diisi dengan Kode Akun (MAP) sebanyak (6) enam digit disertaidengan Uraian Penerimaan sesuai dengan format
•	Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan
•	Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf
•	Diisi dengan Nomor SPN dan SP3N kalau ada Surat Penetapannya
•	Diisi dengan tanggal SPN dan SP3N
•	Diisi Kode (3) tiga digit dan Nama KPPN Penerbit SPN atauPenerima SP3N
•	Diisi keperluan pembayaran
•	Diisi tempat dibuatnya SSBP
•	Diisi tanggal dibuatnya SSBP
•	Diisi sesuai nama Wajib Setor
•	Diisi sesuyai NIP wajib Setor, stempel Satker
•	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh BankPersepsi atau Kantor Pos dan Giro
•	Diisi dengan Nama Penerima di Bank/Pos persepsi
•	Diisi Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos

Diagram Prosedur MPN

ü  Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar mengisi formulir penyetoran, menyerahkan bukti setor kepada petugas Bank/Pos,

ü  Petugas Bank/Pos mengecek Formulir Bukti setor dimaksud dan mengentri data serta mengirimkannya ke kantor pusat bank/pos untuk mendapatkan NTB/NTP,

ü  Kantor Pusat Bank/Pos meneruskan ke Kantor Pusat DJPBN untuk mendapatkan NTPN,

ü  Kantor Pusat DJPBN memberikan NTPN kepada Kantor Pusat Bank/Pos selanjutnya Kantor Pusat Bank/Pos mengirimkan NTPN kepada Bank/Pos Persepsi

ü  Bank/Pos Persepsi menerbitkan Bukti Penerimaan Negara setelah mendapatkan NTPN dan menyerahkan BPN tersebut kepada wajib Pajak/Setor/Bayar lembar ke 1 dan 3, dan melaporkan penerimaan tersebutke KPPN

ü  Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal pembayaran.

Setoran penerimaan negara (PNBP) diakui setelah diterima/masuk ke Kas Negara dan telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Transaksi Penerimaan Potongan (NTPP) sedangkan untuk PNBP melalui potongan SPM disahkan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan NomorTransaksi Penerimaan Potongan (NTPP).

Tata Cara Penyetoran PNBP

Penyetoran PNBP baik dalam mata uang rupiah maupun USD dapat dilakukan dengan sistem MPN melalui bank/pos persepsi atau bank persepsi mata uang asing. Dan penerimaan negara bukan pajak atas potongan SPM ditatausahakan oleh KPPN.

1. Tata Cara Penyetoran PNBP Melalui Loket/Teller

a           Wajib Bayar/Wajib Setor mengisi formulir Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP) dengan data yang lengkap, benar, dan jelas dalam rangkap 4 (empat);

b        Wajib Bayar/Wajib Setor menyerahkan formulir SSBP kepada petugasBank/Pos Persepsi dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yangtersebut dalam formulir SSBP yang bersangkutan;

c         Wajib Bayar/Wajib Setor menerima kembali formulir SSBP lembar ke-1 danlembar ke-3, yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tandatangan/ paraf, nama pejabat Bank/Pos Persepsi, cap Bank/Pos Persepsi,tanggal, dan waktu/jam setor sebagai bukti setor atau Bukti PenerimaanNegara (BPN);

d        Wajib Bayar/Wajib Setor menyampaikan bukti setoran (SSBP)/buktipenerimaan negara (BPN) kepada unit terkait antara lain SatuanKerja/Satker penerima PNBP.

2. Pemotongan PNBP melalui Potongan Surat Perintah Membayar (SPM)

1        Satuan Kerja mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN dalamrangka pengeluaran/belanja negara;

2        Satuan Kerja melakukan pemotongan PNBP dalam SPM apabila terdapat

3        PNBP yang harus dipungut.

4        Apabila memenuhi syarat, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SPPD).

5        PNBP atas potongan SPM yang telah diterbitkan SP2D disahkan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor TransaksiPenerimaan Potongan (NTPP) oleh KPPN.

3. Tata Cara Penyetoran secara Elektronik

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalaui sarana elektronik dilaksanakan melalui MPN Generasi Ke-2 yang didasarkan kepada penatausahaan penerimaan negara secara terpusat menggunakan Surat Setoran Elektronik. Dalam prsoses pembayaran ini Wajib Bayar/Bendahara Penerimaan terlebih dahuli melakukan perekaman data pembayaran melalaui portal setoran PNBP untuk mendapatkan kode billing. Setelah itu wajib bayar/bendahara pengeluaran melakukan penyetoran melalui sarana pembayaran yang disediakan oleh Bank/Pos Persepsi (teller, ATM maupun internet banking). Detail pembayaran melalui sarana elektronik sebagai berikut :

a        Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pendaftaran pada sistem registrasipembayaran via internet pada website terkait.

b        Wajib Bayar/Wajib Setor mengisi data setoran dengan lengkap dan benaruntuk mendapatkan kode billing;

c         Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan kode billing tercantum pada surat tagihan dimaksud;

d        Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing baik melalui loket bank/pos persepsi maupun lewat elektronik banking;

e        Wajib Bayar/Wajib Setor menerima NTPN melalui/dalam bentuk surat elektronik sebagai bukti pengesahansetelah pembayaran dilakukan;

f          Wajib Bayar/Wajib Setor mencetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) melaluisistem registrasi pembayaran atau di Bank/Pos Persepsi denganmenunjukkan NTPN/NTB;

g        Wajib Bayar/Wajib Setor menyampaikan BPN kepada unit terkait antaralain Satuan Kerja/Satker penerima PNBP;

Mekanisme penyetoran penerimaan negara melalui surat setoran elektronik :

Pelaporan PNBP

Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang wajib menyampaikan laporan dan rencana realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1997).

Laporan realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. (Pasal 5 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2004)

LAPORAN REALISASI PNBP
No	Periode	Jangka Waktu	Batas Waktu Penyerahan
1	Triwulan I	Januari- Maret	30 April
2	Triwulan II	April-Juni	31 Juli
3	Triwulan III	Juli-September	31 Oktober
4	Triwulan IV	Oktober-Desember	31 Januari

Laporan realisasi triwulanan PNBP disampaikan oleh Sekjen atau jabatan setingkat pada K/L yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan

Laporan realisasi triwulanan PNBP terdiri dari laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP

Namun dalam perkembangan selanjutnya, menurut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkeu RI Nomor : S-389/SJ/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE- 05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Bulanan realisasi PNBP setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak u.p. Kepala Bagian Keuangan.

Mekanisme Pelaporan PNBP

 

Perencanaan PNBP

Rencana PNBP adalah hasil penghitungan/penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1(satu) tahun yang akan datang (Pasal 1 angka 5 PP No.1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak), memuat sekurang-kurangnya mengenai jenis, tarif, periode dan jumlah PNBP dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Juli Tahun Anggaran

berjalan.

Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP wajib menyampaikan target (rencana) PNBP secara tertulis kepada Menteri Keuangan. (Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997).

Pejabat Instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan target (rencana) PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan. (Pasal 2 ayat 1 PP No. 1             Tahun 2004).

Pemeriksaan PNBP

Atas permintaan Menteri Keuangan, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Instansi Pemerintahyang ditunjuk. (Pasal 4 PP No. 22 Tahun 2005)

Instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan khusus PNBP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (Pasal 1 PP No. 22 Tahun 2005)

TUJUAN PEMERIKSAAN PNBP

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PNBP
2. Menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan di bidang PNBP
3. Melaksanakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan PNBP

Penyusunan Target PNBP

Target PNBP merupakan hasil penghitungan atau penetapan PNBP, yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang  (1 Januari s.d. 31 Desember tahun yang akan datang).

Prosesnya sebagai berikut:

1        Penyusunan target (rencana) PNBP dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan masing – masing K/L.

2        Target (rencana) PNBP disusun se-realistis mungkin dengan menggunakan formula volume x tarif per jenis PNBP sesuai dengan PP tarif PNBP dan tarif layanan yang ditetapkan Menkeu untuk satker BLU.

3        Dalam penyusunan target, masing – masing jenis PNBP dikelompokkan sesuai Akun PNBP, dengan mengacu pada PMK No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

4        Penyusunan target (rencana) PNBP dilakukan secara berjenjang naik sesuai klasifikasi menurut organisasi, mulai dari Organisasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tingkat terendah hingga yang tertinggi, yaitu dari tingkat Satker/UPT, Unit Eselon I s.d. K/L

Isi Pokok Proposal Target  dan Pagu Penggunaan PNBP

1        Latar belakang;

2        Visi dan misi;

3        Tugas pokok dan fungsi;

4        Realisasi PNBP dan penggunaan dana PNBP 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun anggaran berjalan;

5        Pokok-pokok kebijakan PNBP;

6        Target PNBP TA yang dianggarkan;

7        Alasan/justifikasi kenaikan atau penurunan target PNBP TA yang dianggarkan dari target tahun anggaran sebelumnya;

8        Besaran pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari dana PNBP dengan mengacu pada persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP yang ditetapkan Menteri Keuangan;

9        Perkiraan target dan pagu penggunaan PNBP 3 (tiga) tahun yang akan datang dari tahun yang dianggarkan.

Pengunaan PNBP

Dengan tetap memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan. (Pasal 8 UU No 20 Tahun 1997 dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1999).

Instansi dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah memperoleh persetujuan dari Menteri. (Pasal 5 PP Nomor  73 Tahun 1999).

Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Instansi bersangkutan dalam rangka pembiayaan:

a.       operasional dana pemeliharaan; dan atau

b.      investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(Pasal 8 Ayat (1) PP No. 73 tahun 1999)

Kegiatan tertentu yang di maksud meliputi:

1        Penelitian dan pengembangan teknologi,

2        Pelayanan kesehatan,

3        Pendidikan dan pelatihan,

4        Penegakan hukum,

5        Pelayanan yang melibatkan kekayaan intelektual tertentu,

6        Pelestarian Sumber Daya Alam.

Untuk menggunakan PNBP maka prosedur yang harus dilakukan yaitu:

(1)  Permohonan penggunaan PNBP diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.

(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling sedikit dilengkapi dengan :

a.       Tujuan penggunaan dana PNBP;

b.      Rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBP;

c.       Jenis PNBP beserta tarif yang berlaku;

d.      Laporan realisasi 3 (tiga) tahun sebelumnya, perkiraan tahun anggaran berjalan, serta perkiraan 3 (tiga) tahun mendatang.

(Pasal 6 PP No. 73 Tahun 1999)

TATA CARA PENGEMBALIAN PNBP

PNBP yang telah disetor ke Kas Negara oleh Wajib Bayar/Wajib Setor dapat dikembalikan kepada Wajib Bayar/Wajib Setor apabila terdapat kelebihan setor dan/atau kesalahan penyetoran maupun kelebihan/kesalahan pemotongan dalam Surat Perintah Membayar. Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP kepada Pimpinan Instansi Pemerintah dengan menyertakan dokuen pendukung yang sah dan lengkap.

Pedoman Tata Cara Pengembalian PNBP yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 dan petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran penerima PNBP mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan:

a.       Fotokopi Bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN/Kuasa BUN.

b.      Fotokopi Bukti kepemilikan rekening tujuan.

c.       Surat Ketetapan Pengembalian

d.      Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Satker tentang jumlah yang dimintakan pengembaliannya.

2. KPPN cq. Seksi Bank Giro Pos melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan negara dan meneruskan pengembalian kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap kebenaran tagihan. Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN menerbitkan SKTB dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan :

a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN

b. Lembar ke-2 disampaikan kepada PA/KPA/Satker Terkait

c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal

4. Dalam hal setoran diterima dan dibukukan oleh KPPN lain, maka KPPN mitra kerja memintakan penerbitan SKTB kepada KPPN Penerima Setoran.

5. Atas dasar SKTB Kepala KPPN menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian dalam rangkap 3 (tiga)dengan peruntukan:

a. Lembar ke-1 dan ke-2 untuk penerbit SPP/SPM-PP.

b. Lembar ke-3 sebagai pertinggal KPPN.

6. Penerbit SPP/SPM-PP adalah pejabat perbendaharaan pada satuan kerja yang memiliki dana dalam DIPA ayau Kepala Subbagian Umum KPPN untuk satuan kerja/entitas yang tidak memiliki alokasi dana dalam DIPA.

7. Pengajuan SPM-PP beserta kelengkapannya kepada KPPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengajuan SPM ke KPPN.

8. Dalam hal PNBP yang dimintakan pengembalian merupakan PNBP yang disetor dalam tahun anggaran berjalan, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan.

8. Apabila PNBP yang dimintakan pengembalian merupakan PNBP yang disetor tahun anggaran lalu, KPPN meneruskan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian, KTB dan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian ke Kantor Pusat cq.Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Selanjutnya Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SPM dan SP2D sesuai ketentuan.

TATA CARA KOREKSI/PERBAIKAN PNBP

1        Terhadap PNBP yang telah disetor ke Kas Negara dapat dilakukan perbaikan/koreksi. Koreksi/perbaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut dilakukan atas:

a     Kesalahan kode Akun (Mata Anggaran Penerimaan);

b     Kesalahan kode unit organisasi;

c      Kesalahan fungsi, subfungsi, dan program;

d     Kesalahan lain yang tidak mempengaruhi kas.

2        Permintaan koreksi/perbaikan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diajukan oleh Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga penerima PNBP, Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN atau Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN.

3        Berdasarkan permintaan koreksi/perbaikan tersebut, Kepala Seksi Persepsi/Bendahara Umum KPPN menerbitkan Nota Penyesuaian untuk mendapatkan persetujuan Kepala KPPN.

4        Nota Penyesuaian yang telah mendapat persetujuan Kepala KPPN berfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksi/perbaikan. Selanjutnya petugas Supervisor/Operator Seksi Persepsi/Bendahara Umum melakukan perbaikan data.

5        KPPN mengirim hasil perbaikan kepada Satuan Kerja penerima PNBP.

6        Permintaan perbaikan/koreksi PNBP yang diajukan oleh Wajib Bayar/Wajib Setor wajib dilakukan melalui Satker penerima PNBP, untuk selanjutnya Satker mengajukan permintaan perbaikan/koreksi ke KPPN.

REKONSILIASI DENGAN BUN

Dokumen yang harus ditatausahakan oleh Bendahara Penerima pada penatausahaan pendapatan negara pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian/lembaga adalah dokumen sumber penerimaan. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006, yang dimaksud dengan dokumen sumber penerimaan yang selanjutnya disebut dokumen sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan negara.

Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP). NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui MPN.

NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank. NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos. NPP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang diterbitkan oleh KPPN.

KPPN mengesahkan data penerimaan yang berasal dari potongan SPM yang sudah diterbitkan SP2D untuk mendapatkan NTPN paling lambat setiap akhir hari kerja.

Ketentuan tentang tatacara penyampaian laporan realisasi PNBP diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 yang menyebutkan bahwa Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan negara dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi. Dengan demikian Satuan Kerja PNBP harus melakukan rekonsiliasi PNBP dengan Bendahara Umum Negara/KPPN.

Penatausahaan Piutang PNBP

Dalam rangka melaksanakan penatausahaan piutang PNBP, satuan kerja kementerian/lembaga harus membentuk unit penatausahaan piutang PNBP dengan tujuan untuk:

a.       Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai piutang.

b.      Mengamankan transaksi piutang PNBP melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan.

Unit yang menatausahakan PNBP dalam satuan kerja meliputi unit operasional, unit administrasi dan unit pembukuan. Masing-masing unit dimaksud dapat dilaksanakan oleh satu atau beberapa petugas sesuai dengan besar kecilnya organisasinya dan transaksi penerimaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya.

Pembentukan unit-unit dimaksud ditetapkan dalam surat ketetapan kepala satuan kerja bersangkutan.

Secara garis besar, Piutang PNBP digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

a.       Piutang dari Penerimaan Sumber Daya Alam;

b.      Piutang dari Pendapatan Bagian Laba BUMN;

c.       Piutang dari Pendapatan PNBP Lainnya.

Selanjutnya, dari masing-masing golongan tersebut dirinci lebih lanjut ke dalam masing-masing jenis PNBP sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Tugas unit-unit penatausaha piutang PNBP pada satuan kerja

Unit Penatausahaan Piutang dapat berupa unit struktural atau petugas non struktural sesuai dengan besar kecilnya organisasi dan transaksi yang ditangani. Unit tersebut ditetapkan oleh kepala satuan kerja dengan tugastugasnya sebagai berikut:

1. Unit Operasional:

- menyelesaikan surat pernyataan piutang

- membuat surat penagihan piutang

- melakukan pengawasan pembayaran penagihan piutang

- membuat surat peringatan

- membuat surat pemindahan penagihan piutang terhadap pihak yang pindah satuan kerja

- membuat SKTL atas piutang yang telah dilunasi

- mengirimkan surat tagihan kepada petugas administrasi dan pembukuan

- membuat surat penyerahan pengurusan piutang yang tidak tertagih kepada DJKN

- membuat usulan penghapusan piutang

- mengarsipkan dokumen piutang

2. Unit Administrasi

- menerima dokumen/surat penagihan piutang

- mengagendakan srurat/dokumen masuk dan keluar

- membuat surat pengantar

- meneruskan dokumen tanggapan ke petugas operasional

- mengirimkan bukti setor ke unit pembukuan

3. Unit Pembukuan

- menerbitkan dan melakukan pencatatan piutang ke dalam kartu piutang

- melakukan pencatatan piutang sewa rumah negara

- membuat daftar rekapitulasi piutang

- membuat daftar umur piutang dan rekalsifikasi piutang

- membuat daftar saldo piutang setiap triwulan berdasarkan kartu piutang

- membuat penyisihan piutang tak tertagih dalam kartu penyisihan piutang tak tertagih semesteran dan tahunan

- melakukan pengarsipan dokumen

- membuat dan mengirimkan laporan-laporan PNBP

Penerbitan Surat Penagihan

Surat Penagihan wajib diterbitkan untuk setiap timbulnya PNBP. Piutang PNBP timbul dalam hal penyetoran PNBP ditetapkan secara angsuran dan wajib bayar belum melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo pembayaran PNBP.

Penerbitan surat penagihan didasarkan pada dokumen-dokumen sebagai berikut:

- SK Pembebanan Penggantian Kerugian Negara kepada Bendahara dan pegawai bukan bendahara

- SK Menteri Pekerjaan Umum tentang sewa beli rumah negara

- SK BPK tentang pembebanan kerugian negara kepada bendahara

- SK Penghunian rumah dinas

- SKPP yang memuat adanya utang kepada negara

- SPM/SP2D persekot gaji

- SK pengembalian belanja

- Dokumen lain yang mengakibatkan terjadinya piutang PNBP

Surat penagihan diterbitkan paling lama 3 hari kerja sejak timbulnya piutang dan diterbitkan dalam rangkap 3. Masing-masing disampaikan kepada pihak terutang, unit administrasi, dan unit pembukuan. Format surat piutang dapat dilihat dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Kementerian/Lembaga.

Piutang PNBP yang telah diterbitkan surat penagihannya harus dicatat dalam kartu piutang. Format kartu piutang dapat dilihat dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 85/PB/2011.

Dalam hal sampai dengan jatuh tempo, piutang belum dibayarkan oleh wajib bayar, maka wajib diberikan surat penagihan kedua. Dan dalam hal surat penagihan kedua tidak diindahkan, maka wajib diterbitkan surat penagihan ketiga. Format surat penagihan kedua dan ketiga dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 85/PB/2011.

Penyerahan Pengurusan Piutang PNBP

Apabila sampai dengan penerbitan surat penagihan ketiga wajib bayar belum melunasi kewajibannya, maka selanjutnya dilakukan penyerahan pengurusan piutang PNBP kepada Panitia Urusan Piutang Negara DJKN sesuai ketentuan perundang-undangan. Langkah-langkah penyerahan piutang dilakukan sebagai berikut:

- Mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan tagihan piutang

- Membuat surat penyerahan piutang yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja

- Surat penyerahan piutang disampaikan kepada Biro Keuangan Kementerian/Lembaga masing-masing untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitia Urusan Piutang Negara DJKN.

- Tembusan surat penyerahan piutang disampaikan kepada BPK, BPKP, Itjen kementerian/Lembaga, Dit. PNBP DJA.

Pemindahan Penagihan Piutang PNBP

Apabila ada pegawai negeri yang masih memiliki tunggakan/kewajiban membayar utang kepada negara pindah ke satuan kerja lain, maka dengan demikian penagihan piutang kepada pegawai tersebut dialihkan kepada satuan kerja baru. Pengalihan penagihan piutang dilaksanakan dengan menerbitkan surat pemindahan penagihan piutang PNBP oleh unit operasional satuan kerja lama. Surat pemindahan tagihan piutang PNBP digunakan sebagai dasar untuk melakukan penagihan di satuan kerja baru. Satuan kerja baru tidak perlu menerbitkan surat penagihan apabila sudah ada surat pemindahan penagihan piutang dari satuan kerja lama. Surat pemindahan penagihan piutang PNBP merupakan satu kesatuan proses dari dokumen penagihan piutang PNBP. Surat

Pemindahan penagihan dibuat rangkap tiga dengan peruntukan pihat terutang, satuan kerja baru, dan satuan kerja lama. Dengan adanya pemindahan tagihan kepada satuan kerja baru maka penagihan piutang PNBP menjadi kewenangan dan tanggungjawab sepenuhya satuan kerja baru. Guna memberikan keyakinan atas kebenaran piutang PNBP, maka sebelum surat pemindahan penagihan piutang PNBP diterbitkan, perlu dilakukan konfirmasi kebenarannya kepada KPPN mitra kerja. Bentuk surat pemindahan penagihan piutang PNBP dapat dilihat di Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 85/PB/2011.

Piutang PNBP bagi pensiunan

Bagi Pegawai Negeri yang akan memasuki masa pensiun, maka pelunasan atas tunggakan dan kewajiban membayar utang kepada negara diselesaikan sebelum pembayaran gaji terakhirnya. Dalam hal pegawai tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pelunasan piutang dilakukan dengan cara:

a. Melalui pemotongan pembayaran pensiun pegawai bersangkutan

b. Dilakukan penyetoran sendiri ke kas negara

Penyelesaian piutang PNBP melalui pemotongan pembayaran pensiun dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT Taspen/PT Asabri dimana pensiun pegawai tersebut dibayar. Pemberitahuan harus dilampiri dengan SKPP pensiunan dan surat penagihan terakhir. Surat pemberitahuan dan lampirannya tersebut merupakan dasar bagi PT Taspen/PT Asabri untuk melakukan pemotongan uang pensiun untuk kemudian disetorkan ke kas negara.

Paling lama 7 hari kerja setelah penyetoran, PT Taspen/PT Asabri menyampaikan pemberitahuan kepada satuan kerja penerbit SKPP Pensiun dilampiri dengan bukti setorannya. Petugas unit pembukuan menatausahakan setoran piutang pada kartu piutang.

Penyetoran piutang yang dilakukan sendiri oleh wajib setor ke kas Negara harus dilaporkan kepada unit penatausaha piutang PNBP satuan kerja terkait, agar dilakukan pencatatan ke dalam kartu piutang dan menatausahakan bukti setorannya.

Penerbitan Surat Keterangan Lunas/SKTL

Setiap pelunasan piutang PNBP yang dilakukan dengan angsuran, satuan kerja wajib menerbitkan SKTL. Dalam hal piutang dibayar secara sekaligus, maka SSBP dapat dijadikan sebagai bukti pelunasan. Sebelum menerbitkan SKTL, petugas unit pembukuan wajib melakukan konfirmasi kebenaran setoran PNBP kepada KPPN. Untuk piutang PNBP yang jangka waktu pelunasannya kurang dari satu tahun, kebenaran setoran dilakukan sebelum penerbitan SKTL. Untuk pelunasan yang jangka waktunya melebihi satu tahun maka konfirmasi SKTL dilakukan setiap tahun.

Tata cara penerbitan SKTL dilaksanakan sebagai berikut:

1. Petugas pada unit pembukan melakukan konfirmasi kebenaran setoran piutang PNBP kepada KPPN

2. Petugas unit pembukuan memberitahukan kepada petugas unit operasional atas piutang PNBP yang telah lunas dilampiri dengan asli dokumen transaksi, hasil konfirmasi, dan kartu piutang

3. Petugas pada unit operasional melakukan pengujian dengan cara membandingkan dokumen-dokumen tersebut denga catatan pada kartu piutang.

4. Termasuk di dalam pengujian adalah denda atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan

5. Dalam hal terjadi perbedaan pencatatan antara kartu piutang dengan hasil konfirmasi, data yang digunakan adalah data hasil konfirmasi

6. SKTL diterbitkan oleh unit operasional dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja

SKTL yang telah diterbitkan dapat digunakan sebagai dasar pemindahan hak oleh pihak terutang. SKTL diterbitkan minimal dalam rangkap dua dengan format sesuai dengan lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011.

Konfirmasi Setoran Piutang PNBP

Konfirmasi setoran diperlukan untuk memastikan bahwa setoran piutang PNBP benar-benar telah disetorkan dan diterima di kas negara. Permintaan konfirmasi dilakukan oleh petugas unit pembukuan kepada KPPN. KPPN meneliti permintaan konfirmasi dengan membandingkan pembukuan KPPN. Dalam hal diperlukan KPPN dapat meminta konfimasi kepada bank persepsi tempat pembayaran setoran PNBP. Apabila telah diyakini setoran telah diterima di kas negara maka KPPN memberikan konfirmasi kepada Satuan kerja bersangkutan.

Tata cara konfirmasi sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian konfirmasi. Setoran piutang PNBP sebelum tahun 2011 yang belum dimintakan konfirmasi kebenarannya, agar dimintakan konfirmasi kepada KPPN mitra kerjanya paling lambat tanggal 30 Juni 2012.

Khusus untuk piutang PNBP sewa beli rumah negara golongan III, penerbitan SKTL dilaksanakan oleh Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Penatausahaan Piutang PNBP oleh unit/petugas penatausahaan Piutang pada Kementerian Negara/Lembaga

Penatausahaan piutang PNBP adalah proses pencatatan dan pelaporan jumlah uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa oleh pemerintah atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir/daftar yang digunakan dalam pencatatan piutang adalah:

1. Kartu Piutang

Merupakan kartu yang menunjukkan jumlah piutang, mutasi dan saldo piutang masing-masing debitur. Pencatatan piutang dilakukan pada saat timbulnya hak pemerintah atau adanya kewajiban pihak lain kepada pemerintah.

Pencatatan didasarkan atas dokumen sumber yang berasal dari surat ketetapan piutang, bukti setor dan surat penghapusan piutang. Kartu Piutang diisi setiap terjadi transaksi.

2. Daftar Rekapitulasi Piutang

Merupakan daftar yang menunjukkan total mutasi dan saldo piutang menurut jenis piutangnya. Pencatatan ke dalam Daftar Rekapitulasi Piutang dilakukan setiap semester berdasarkan mutasi dalam kartu piutang.

3. Daftar Saldo Piutang

Merupakan daftar yang menunjukkan saldo piutang berdasarkan rekapitulasi masing-masing jenis piutang dan disajikan setiap semester.

4. Daftar Umur Piutang

Merupakan daftar yang menunjukkan pengelompokkan piutang yang menunggak (sudah melebihi jangka waktu kredit) berdasarkan lamanya waktu tunggakannya dan disajikan setiap akhir tahun.

5. Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang

Untuk memudahkan reklasifikasi piutang dapat dibutakan Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang yang menunjukkan jumlah bagian lancar dan jumlah bagian tidak lancar. Reklasifikasi asset non lancar ke dalam asset lancar dikarenakan jumlah yang direklasifikasi tersebut akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

6. Formulir Jurnal Aset (FJA)

Merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan, pengurangan, dan penghapusan nilai asset pada neraca. Dalam hal ini adalah nilai asset piutang pada neraca.

Penyusunan Pagu Penggunaan PNBP

Dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). (Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Berdasarkan hasil pembahasan target (rencana) PNBP, Direktorat PNBP menetapkan pagu penggunaan PNBP dengan formula sebagai berikut :

 

Pengalokasian pagu penggunaan PNBP lebih lanjut ke dalam program, sub program, kegiatan, sub kegiatan, dan akun belanja dilakukan oleh Direktorat Anggaran I, II, III dengan berpedoman pada juknis penyusunan RKA-KL serta KMK Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP.

PENGGUNAAN KEMBALI PNBP

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian dana dari suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut. Besarnya bagian dana PNBP yang dapat digunakan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kegiatan tertentu tersebut meliputi bidang-bidang kegiatan :

•         penelitian dan pengembangan teknologi;

•         pelayanan kesehatan;

•         pendidikan dan pelatihan;

•         penegakan hukum;

•         pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;

•         pelestarian sumber daya alam.

Ijin Penggunaan PNBP

Instansi/Satuan Kerja dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

Mekanisme permohonan ijin penggunaan PNBP diatur sebagai berikut :

1.      Permohonan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diajukan oleh PimpinanKementerian/Lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.

2.      Permohonan menggunakan format yang antara lain memuat:

a.       Latar belakang

b.      Tujuan Penggunaan dana PNBP

c.       Tugas dan Fungsi

d.      Rincian Anggaran Biaya (RAB)

e.       Kesesuaian RAB dengan tugas dan fungsi

f.        Target dan realisasi PNBP

g.       Perkiraan penerimaan 3 tahun mendatang

h.      Output dan outcome

Selanjutnya rencana penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diteliti dan dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama-sama Kementerian Negara/Lembaga dan dilakukan analisis atas kelayakan penggunaan PNBP yang bersangkutan sebelum ditetapkan Menteri Keuangan. Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu pada Satuan Kerja bersangkutan dalam rangka pembiayaan :

1. operasional dana pemeliharaan; dan atau

2. investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penganggaran Dana yang Berasal Dari PNBP

Dana penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak disediakan dalam DIPA dan saldo lebih dari sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara. Pembiayaan yang telah disediakan dalam DIPA dan belum dilaksanakan atau belum diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dapat dicantumkan pada DIPA tahun berikutnya melalui revisi anggaran.

Dalam rangka penyusunan RAPBN Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Pengajuan alokasi anggaran untuk pengguanaan dana yang bersunber dari PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan yang alokasi dananya bersumber dari PNBP (bukan satker BLU) diatur sebagai berikut:

1.      Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada Aplikasi RKA-K/L;

2.      Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu pada:

a.       Peraturan Pemerintah tentang tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu;

b.      Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; dan

c.       Angka Pagu penggunaan PNBP dari Direktorat PNBP.

3.  Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan/atau sesuai ketentuan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP;

4. Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan langsung bendahara, bendahara dan anggota sekretariat) menggunakan akun belanja barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker (akun 521115), sedangkan honor kegiatan non-operasional yang bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan output kegiatan (akun 521213).

Prinsip-Prinsip Penggunaan PNBP

a.       Satker pengguna PNBP dapat menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi penggunaan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

b.      Batas tertinggi PNBP tersebut merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh satker berkenaan.

c.       Penggunaan PNBP dapat dilakukan setelah PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN.

d.      Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

e.       Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA.

f.        Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.

Prosedur Pencairan Dana yang Berasal Dari PNBP

1.      Perhitungan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapannya:

a.       Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b.      Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya.

c.       Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).

d.      Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.

Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut:

MP = (PPP x JS) – JPS

MP : Maksimum Pencairan

PPP: proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

JS = jumlah setoran

JPS = jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan

e.  Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.

2.  Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPM-UP/ TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS dari dana yang bersumber dari PNBP

a.    PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS beserta ADK SPM kepada KPPN dengan dilampiri:

i.           Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA.

ii.         Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN;

iii.       Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.

iv.       bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan

v.         Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP)

vi.       Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan:

•         Asli surat jaminan uang muka;

•         Asli surat kuasa bematerai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka;

•         Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. KPPN melakukan penelitian terhadap kebenaran perhitungan dalam Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP)

Revisi Anggaran penggunaan PNBP

1. Revisi yang Disebabkan Perubahan Target PNBP

Berdasarkan perkembangan realisasi tahun berjalan dan adanya kebijakan tertentu dapat berakibat pada peningkatan terhadap potensi realisasi PNBP sehingga sampai dengan akhir tahun diperkirakan melampaui target yang telah ditetapkan.  Untuk dapat melakukan revisi atas perubahan target PNBP tersebut, Satuan Kerja mengusulkan perubahan target PNBP untuk ditampung dalam RAPBN-P tahun berjalan secara berjenjang kepada Sakjen Kementerian Lembaga. Susulan tersebut disampaikan oleh Sekjen Kementarian Lembaga kepada Kementerian Keuangan diduking dengan Proposal perubahan target, justifikasi perubahan target beserta perhitungannya.

2. Revisi yang disebabkan Kelebihan Realisasi PNBP

Realisasi PNBP yang telah disetorkan ke Kas Negara mungkin untuk melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBN, untuk penggunaan kelebihan realisasi tersebut dapat dilakukan revisi anggaran. Perubahan ini dapat digunakan sesuai ketentuan izin penggunaan yang berlaku termasuk jenis PNBP baru yang ditetapkan dalam PP, Keputusan menteri Keuangan tentang izin penggunaan baru atau tambahan prosentase penggunaan. Untuk revisi ini satuan kerja mengusulkan perubahan target PNBP untuk ditampung pada RAPBN-P tahun berjalan melalui Sekjen Kementerian Lembaga. Setelah melakukan verifikasi atas kelebihan realisasi PNBP Sekjen Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan dengan melampirkan RKA-Satker yang memuan usulan peribahan PNBP, fotokopi SSBP dan NTPN yang telah divalidasi oleh KPPN. 

SURAT PERNYATAAN

Nomor : XXXXXX

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.999.999.999,00 (dengan huruf ), yang bertanda tangan di bawah ini:

•           Nama : ..............................................

•           Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

•           Satuan Kerja : ………………………………… (xxxxxx)

•           Kementerian Negara/Lembaga :…………………………………. (xxx)

•           Unit Organisasi :…………………………………. (xx)

dengan ini menyatakan bahwa:

•           Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);

•           Apabila dalam 3 (tiga) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian (revolving) UP, maka bersedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari UP yang diterima.

•           Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong atau menyetorkan UP sebesar 25% (dua puluh lima persen) belum dilaksanakan, maka bersedia memotong atau menyetorkan 50% (lima puluh persen) dari UP yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

…………, ………… 20XX

Kuasa Pengguna Anggaran,

..............................

NIP ........................................

DAFTAR PERHITUNGAN

JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)

SATKER PENGGUNA PNBP

•           Nama dan kode Kantor/Satker            :……………………………………

•           Nama dan kode Kegiatan                      :.......................................

•           Nomor dan tanggal DIPA                      :.......................................

•           Target Pendapatan                    :…………………………………….

•           Pagu Pengeluaran                                  :……………………………………

•           Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :

•                Jumlah Setoran PNBP TA yang lalu 1)                                            Rp ...............

•                Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu (….% x 6.a)                   Rp ...............

•                Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu 2)                                      Rp ............... _

•                Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b – c)                                  Rp ...............

•                Sisa UP dan TUP TA yang lalu                                              Rp ............... _

•                Sisa MP TA yang lalu yang dapat digunakan sebelum diperoleh

realisasi PNBP TA berjalan (d – e)                                                   Rp ...............

•                SP2D TA berjalan yang dicairkan dari 6.f                                       Rp ...............

•           Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya :

•                Setoran PNBP TA berjalan 1)                                               Rp ...............

•                Maksimum Pencairan Dana TA berjalan (….% x 7.a)                                 Rp ...............

•                Realisasi pencairan dana TA berjalan s.d SP2D lalu (termasuk

jumlah SP2D yang telah dicairkan pada huruf 6.g):

•               SP2D-UP     Rp........................

•               SP2D-TUP Rp........................

•               SP2D-GUP Rp........................

•               SP2D-LS     Rp........................ +

•               Jumlah                                                                            Rp ................ _

•                SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya

(7.b –7.c.5)                                                                              Rp................

…………………..,………….20XX

Kuasa Pengguna Anggaran ………………………

..............................

NIP ........................................

Keterangan:

1) Foto copy SSBP lembar 4 terlampir

2) berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan KPPN

Akuntansi Dan Pertanggungjawaban PNBP

Setiap kementerian negara/lembaga wajib melaksanakan penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga piutang PNBP dapat disajikan dalam laporan keuangan dengan andal dan tepat waktu. Tujuan penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP adalah:

1.      Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai piutang;

2.      Mengamankan transaksi piutang PNBP melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten;

3.      Mendukung penyelenggaraan SAPP yang menghasilkan informasi piutang PNBP sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Untuk tercapainya keseragaman, penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2007 tentang pedoman Penatausahaan dan Akuntasi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pedoman penatausahaan dan akuntasi piutang PNBP ini berlaku untuk seluruh piutang yang berasal dari PNBP yang dikelola oleh kementerian Negara/lembaga. Pedoman ini tidak mengatur penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP yang dikelola oleh:

1.      Pemerintah Daerah;

2.      BUMN/BUMD:

3.      Bank Pemerintah dan lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Kebijakan Akuntansi

Akuntansi Piutang adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian piutang dalam neraca.

1.         Pengakuan Piutang PNBP

Pada dasarnya piutang PNBP diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang PNBP, atau pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang PNBP. Misalnya Piutang Bukan Pajak yang sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar harus dicatat sebagai piutang PNBP dalam neraca. Contohnya tagihan atas sewa gedung pemerintah oleh pihak ketiga dan pada saat terbitnya Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) yang merupakan dokumen untuk mengakui TGR untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Pengakuan untuk Bagian Lancar TPA, Bagian Lancar TGR, Piutang Bukan Pajak Lainnya, dan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing adalah sebagai berikut:

a.       Bagian Lancar TPA diakui pada setiap akhir tahun dengan cara melakukan reklasifikasi TPA yang akan jatuh tempo pada satu tahun berikutnya setelah tanggal neraca. Reklasifikasi tersebut akan mengurangi akun TPA di neraca;

b.      Bagian Lancar TGR diakui pada setiap akhir tahun dengan cara melakukan reklasifikasi TGR jangka panjang yang akan jatuh tempo pada satu tahun berikutnya setelah tanggal neraca. Reklasifikasi tersebut akan mengurangi akan TGR di neraca;

c.       Piutang Bukan Pajak Lainnya diakui pada saat terbitnya surat pernyataan Piutang PNBP;

d.      Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing diakui pada setiap akhir tahun dengan cara melakukan reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing yang akan jatuh tempo pada satu tahun berikutnya setelah tanggal neraca. Reklasifikasi tersebut akan mengurangi akun Piutang Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing di neraca.

2.   Pengukuran Piutang PNBP

Dasarnya Piutang PNBP dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi. Misalnya Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal seluruh tagihan yang belum dibayar oleh wajib bayar pada tanggal neraca. Contohnya adalah tagihan sewa gedung pemerintah yang belum dibayar oleh pihak ketiga.

Sedangkan pencatatan untuk Bagian Lancar TPA, Bagian Lancar TGR, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah dan lembaga asing, dan Piutang Bukan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

a.       Bagian Lancar TPA dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sejumlah rupia TPA yang akan diterima dalam waktu satu tahun;

b.      Bagian Lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sejumlah rupiah TGR yang akan diterima dalam waktu satu tahun;

c.       Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah umlah bagian lancar piutang;

d.      Piutang Bukan Pajak Lainnya dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi.

3.   Pengungkapan Piutang PNBP

Piutang PNBP disajikan di neraca sebagai Aset Lancar dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), berupa:

a.       Perincian jenis-jenis piutang;

b.      Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian Negara/lembaga atau sudah diserahkan pengurusannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

c.       Penjelasan atas piutang yang merupakan hasil reklasifikasi TPA dan/atau TGR;

d.      Penjelasan atas piutang yang merupakan hasil reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Derah, dan lembaga asing;

e.       Penjelasan atas Piutang Bukan Pajak Lainnya;

f.        Daftar Umur Piutang PNBP.

 Akuntansi Piutang

Pencatatan piutang dilakukan oleh petugas Akuntansi Piutang pada tingkat Kuasa Pengguna Anggara. Petugas Akuntansi Piutang menyelenggarakan pencatatan piutang PNBP yang dimiliki oleh Kuasa Pengguna Anggaran secara periodic dengan menggunakan Kartu Piutang. Berdasarkan kartu Piutang, Petugas Akuntansi Piutang menyusun Daftar Umur Piutang dan kemudian menyusun Daftar Reklasifikasi saldo Piutang.

Setiap akhir semester, berdasarkan Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang dan Daftar Saldo Piutang, Petugas Akuntansi Piutang mencatat jurnal asset melalui Formulir Jurnal Aset selanjutnya direkam dengan menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.

Pencatatan piutang hanya dilakukan pada saat pencatatan saldo awal piutang pertama kali dan penambahan atau pengurangan nilai piutang pada akhir semester.

Pada akhir tahun dilakukan reklasifikasi Piutang PNBP. Reklasifikasi piutang PNBP dicatat pada akhir tahun serta pada awal tahun berikutnya dibuatkan jurnal balik. Pencatatan piutang dilakukan sesuai dengan kelompok piutang, yaitu:

1.       Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:

Dr	113211	Piutang PNBP	XXXXXX
Cr	311311	Cadangan Piutang		XXXXXX

Jurnal untuk penambahan nilai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:

Dr	113211	Piutang PNBP	XXXXXX
Cr	311311	Cadangan Piutang		XXXXXX

Jurnal untuk pengurangan nilai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:

Dr	311311	Cadangan Piutang	XXXXXX
Cr	113211	Piutang PNBP		XXXXXX

2.   Piutang Bukan Pajak Lainnya

Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Bukan Pajak Lainnya adalah:

Dr	113811	Piutang PNBP	XXXXXX
Cr	311311	Cadangan Piutang		XXXXXX

Jurnal untuk penambahan nilai Piutang Bukan Pajak Lainnya adalah:

Dr	113811	Piutang PNBP	XXXXXX
Cr	311311	Cadangan Piutang		XXXXXX

Jurnal untuk pengurangan nilai Piutang Bukan Pajak Lainnya adalah:

Dr	311311	Cadangan Piutang	XXXXXX
Cr	113811	Piutang PNBP		XXXXXX

Pelaporan Piutang

Piutang disajikan dalam kelompok Aset Lancar. Jika terdapat asset lainnya berupa tagihan kepada pihak ketiga seperti TGR yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan, maka perlu dilakukan reklasifikasi atas bagian lancar yang akan jatuh tempo.

Dengan reklasifikasi tersebut akan dipisahkan:

a.         Aset Lancar : Tagihan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b.        Aset Non Lancar : Tagihan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Sebagai contoh Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan mendatang harus direklasifikasi ke dalam Aset lancar pada perkiraan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan sisanya yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan tetap disajikan dalam Aset Lainnya pada perkiraan Tuntutan Ganti Rugi.

Jurnal untuk mencatat saldo Tuntutan Ganti Rugi adalah:

Dr	151211	Tagihan Tuntuan Ganti Rugi	XXXXXX
Cr	321311	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		XXXXXX

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah:

Dr	113411	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	XXXXXX
Cr	311311	Cadangan Piutang		XXXXXX

Jurnal untuk penambahan nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah:

Dr	113411	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	XXXXXX
Cr	311311	Cadangan Piutang		XXXXXX

Kedua Jurnal di atas dicatat setiap akhir tahun. Pada awal tahun berikutnya, dibuat jurnal balik untuk membalik ketiga jurnal di atas. Jurnal tersebut adalah:

Dr	321311	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXXXX
Cr	151211	Tagihan Tuntuan Ganti Rugi		XXXXXX
Dr	311311	Cadangan Piutang	XXXXXX
Cr	113411	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		XXXXXX

Tagihan Penjualan Angsuran berasal dari penjualan rumah dinas atau kendaraan dinas secara angsuran. Tagihan yang akan dilunasi dalam satu periode akuntansi dimasukan dalam Aset Lancar dengan perkiraan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Sedangkan sisanya ke Aset Lainnya dengan akun Tagihan Penjualan Angsuran.

Jurnal untuk mencatat saldo awal Tagihan Penjualan Angsuran adalah:

Dr	151111	Tagihan Penjualan Angsuran	XXXXXX
Cr	321311	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		XXXXXX

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah:

Dr	113311	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXXXXX
Cr	311311	Cadangan Piutang		XXXXXX

Jurnal untuk penambahan nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah:

Dr	113311	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXXXXX
Cr	311311	Cadangan Piutang		XXXXXX

Kedua Jurnal di atas dicatat setiap akhir tahun. Pada awal tahun berikutnya, dibuat jurnal balik untuk membalik ketiga jurnal di atas. Jurnal tersebut adalah:

Dr	321311	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXXXX
Cr	151111	Tagihan Penjualan Angsuran		XXXXXX
Dr	311311	Cadangan Piutang	XXXXXX
Cr	113311	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		XXXXXX

Penyajian Akun Piutang dalam Neraca

Setelah mencatat piutang berdasarkan Daftar Saldo Piutang dan Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang per Semester, UAKPA melakukan posting sehingga terbentuk akun piutang di dalam neraca.

ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Bagian Lancar TPA   Bagian Lancar TGR   Piutang PNBP            Piutang Bukan Pajak Lainnya	KEWAJIBAN LANCAR Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang ditangguhkan
ASET LAINNYA TGR TPA	EKUITAS LANCAR      Cadangan Piutang EKUITAS DIINVESTASIKAN      Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Penjelasan Piutang dalam CALK

Selain disajikan di dalam neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan di dalam CALK per jenis piutang sesuai Daftar Saldo Piutang dan Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang, termasuk:

•         Kebijakan yang diguakan dalam penilaian piutang;

•         Perincian Saldo Piutang per umum piutang;

•         Reklasifikasi Piutang untuk menentukan Bagian Lancar Piutang;

•         Informasi piutang yang penagihannya diserahkan kepada direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Jenjang Pelaporan Piutang

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/PMk.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka pelaporan piutang didasarkan pada mekanisme pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi. Akuntansi Piutang dilaksanakan oleh organisasi terkait, yaitu:

a.    Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;

b.   Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W);

c.    Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Esselon 1 (UAPPA-E1);

d.   Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

Dasar yang digunakan dalam pelaksanaan akuntansi piutang adalah sebagai berikut:

a.    Daftar Saldo Piutang

b.   Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang.

Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang dan Daftar Saldo Piutang setiap semester dilaporkan oleh UAKPA kepada unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) untuk disusun menjadi Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang dan Daftar Saldo Piutang tingkat UAPPA-W/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), dan sampai dengan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

Laporan Realisasi PNBP

Laporan Realisasi PNBP adalah daftar yang memuat PNBP yang telah dicapai/diproleh dalam periode tertentu (Pasal 1 angka 6 PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Format Laporan terdapat dalam Lampiran Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Laporan Realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dan laporan perkiraan realisasi PNBP triwulan IV disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan.

Ketentuan tentang tatacara penyampaian laporan realisasi PNBP diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 yang menyebutkan bahwa Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan negara dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi.

Penerapan Good Governance di Indonesia

         Praktek good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan salah satu upaya yang juga bisa membantu dalam pencegahan praktek korupsi. Didukung dengan ditetapkanya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) maka pelaksanaan good governance merupakan salah satu kunci aksi yang harus dilakukan. Pemerintah daerah berhak membuat dan melaksanakan Perda sehubungan dengan praktek-praktek good governance sehingga pelaksanaan good governance dianggap lebih mudah dan sederhana apabila dimulai dari pemerintah kabupaten/kota daripada pemerintah pusat.

         Dalam hal upaya menciptakan pelayanan publik yang prima disadari perlu sinergisitas yang komprehensif dan maksimal guna mencapai suatu titik konstan yang memuaskan masyarakat. Keterlibatan aktif pemerintah selaku pemain utama, masyarakat, aparat penegak hukum hingga KPK sebagai trigger mechanism mutlak dibutuhkan menuju terciptanya sistem birokrasi yang berkeadilan. Menurut T. Gayus Lumbuun, dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara asas-asas umum pemerintahan yang baik telah disistematisasi oleh para ahli terkemuka dan dianut di beberapa negara, antara lain seperti di Belanda dikenal dengan “Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur” (ABBB), di Inggris dikenal “The Principle of Natural Justice”, di Perancis dikenal “Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique”, di Belgia dikenal “Aglemene Rechtsbeginselen”, di Jerman dikenal “Verfassung Sprinzipien” dan di Indonesia “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” (AUPB).

Untuk mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut pendapat ahli maupun yang berkembang di Peradilan Administrasi, akan diuraikan berikut ini:

1. Menurut sistematisasi van Wijk/Konijnenbel yang dikutip oleh Indroharto dalam bukunya berjudul “Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” tahun 1994, Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dikelompokkan:

a)      Asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan yang meliputi Asas kecermatan formal dan Asas “fair play”.

b)      Asas-asas formal mengenai formulasi keputusan yang meliputi Asas Pertimbangan dan Asas kepastian Hukum formal.

c)      Asas-asas Meterial mengenai isi Keputusan yang meliputi Asas kepastian hukum material, Asas kepercayaan atau asas harapan-harapan yang telah ditimbulkan, Asas persamaan, Asas kecermatan material dan Asas keseimbangan.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasikan dalam Pasal 3 dan Penjelasanya yang dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Asas ini terdiri dari:

a. Asas Kepastian Hukum;

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas Kepentingan Umum;

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas Keterbukaan;

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas.

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas meliputi: keuangan (financial), administartif (administrative), dan kebijakan publik (policy decision), hukum, dan politik. 

Aktor dalam menjalankan Governance adalah

1) government

2) swasta, dan

3) rakyat yang memiliki posisi sejajar, memiliki kesamaan, kohesi, keseimbangan peran serta yang saling mengontrol.

Dalam konsep Government, aktornya tunggal atau terfokus hanya pada birokrasi pemerintahan yang mendominasi berbagai peran dan fungsi. Dalam pelaksanaaan konsep good governance harus di imbangi juga dengan adanya pertisipasi masyarakat, prinsip yang menjamin atau menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan dikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan (Hunja, 2009).

Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya “good governance” benturan kepentingan selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata “sepakat”.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Meruju pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005).

BAB III

METODELOGI

           

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif.  Menurut Mulyana, hal 145 Pendekatan Deskriptif Kualitatif berdasarkan perspektif subyektif, mencakup wawancara tidak berstruktur/mendalam dan melibatkan pengamatan berperan serta dalam proses pengumpulan datanya. Selain itu, pendekatan Deskriptif Kualitatif sangat menekankan penafsiran dibandingkan pengamatan secara  obyektif. Sehingga dalam penelitian ini, partisipasi aktif seorang peneliti sangat diperlukan dalam rangka memahami segala macam tindakan baik dari dalam, maupun dari luar. Dan agar dapat memahami tindakan dari dalam.

Senada dengan Deddy Mulyana, Mardalis hal 25 juga mengungkapkan bahwa pendekatan Deskriptif Kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini tengah berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi kondisi yang saat ini terjadi atau ada.

Pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur. Literatur yang diperiksa meliputi buku teks, artikel media massa, dan penelusuran literatur  on-line.

BAB IV

PEMBAHASAN

Apabila kita lihat dari jangka waktunya, UU PNBP sudah berlaku cukup lama, hampir 14 tahun. Dari hasil evaluasi ditemukan cukup banyak hal yang harus disesuaikan dengan perkembangan situasi aktual dan tantangan-tantangan di masa depan. Selain itu, dari sisi hukum sudah banyak perkembangan yang terjadi, seperti Amandemen UUD 1945, diterbitkannya Paket UU Keuangan Negara, lahirnya "Undang-Undang MD3" dan UU 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Seluruh ketentuan perundangan tersebut bersifat dinamis, dan bersentuhan dengan basis UU 20/1997 tentang PNBP yang berkenaan dengan penerimaan SDA, laba BUMN, dan kementerian/lembaga, sehingga dalam perjalanannya banyak hal yang harus dibenahi atau diperbaiki.

Memang tidak semua pelayanan umum harus dikenakan biaya atau tarif, namun harus tetap memegang prinsip kewajaran dan keadilan. Apabila dikenakan tarif pelayanan dan pengelolaan potensi PNBP tentunya harus tetap berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut untuk itu diperlukan Manajemen pengelolaan PNBP yang baik, yaitu mengatur bagaimana hubungan antara fungsi Kementerian Keuangan sebagai Chief Financial Officer dengan kementerian/lembaga, atau hubungan antara Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga dalam menjalankan kebijakan publik sehingga seluruh lembaga pemerintah dapat bekerja dengan prinsip good goverannce, transparansi, dan akuntabilitas.

            Praktek good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan salah satu upaya yang juga bisa membantu dalam pencegahan praktek korupsi. Didukung dengan ditetapkanya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) maka pelaksanaan good governance merupakan salah satu kunci aksi yang harus dilakukan.

Menurut T. Gayus Lumbuun, dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara asas-asas umum pemerintahan yang baik telah disistematisasi oleh para ahli terkemuka dan dianut di beberapa negara, antara lain seperti di Belanda dikenal dengan “Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur” (ABBB), di Inggris dikenal “The Principle of Natural Justice”, di Perancis dikenal “Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique”, di Belgia dikenal “Aglemene Rechtsbeginselen”, di Jerman dikenal “Verfassung Sprinzipien” dan di Indonesia “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” (AUPB).

Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang memiliki posisi sejajar, memiliki kesamaan, kohesi, keseimbangan peran serta yang saling mengontrol.

Dalam konsep Government, aktornya tunggal atau terfokus hanya pada birokrasi pemerintahan yang mendominasi berbagai peran dan fungsi. Dalam pelaksanaaan konsep good governance harus di imbangi juga dengan adanya pertisipasi masyarakat, prinsip yang menjamin atau menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan dikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

PNBP memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengadministrasian yang efisien agar penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999, “kegiatan tertentu” yang dimaksud meliputi bidang-bidang kegiatan :

a.       Penelitian dan pengembangan teknologi

b.      Pelayanan kesehatan

c.       Pendidikan dan pelatihan

d.      Penegakan hukum

e.       Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu

f.        Pelestarian sumber daya alam

            Penggunaan sebagian PNBP oleh instansi yang bersangkutan bisa dilakukan dalam rangka pembiayaan operasional dana pemeliharaan dan atau investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (Pasal 8 ayat 1 PP Nomor 73 Tahun 1999).

Jenis PNBP yg berlaku di Kementerian Hukum dan HAM RI meliputi :

1. Pelayanan Jasa Hukum
2. Balai Harta Peninggalan
3. Keimigrasian
4. Hak Kekayaan Instelektual ; dan
5. Jasa Tenaga Kerja Narapidana

TARGET & PAGU PNBP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (dalam ribuan rupiah)

Unit Organisasi	2012		2013
	Target	Pagu	Target	Pagu
Setjen	790.486.644	548.743.712	973.107.614	678.293.949
Itjen	6.000	0	6.000	0
Ditjen AHU	165.156.556	49.542.000	184.962.744	141.348.266
Ditjen PAS	11.100	0	11.100	0
Ditjen Imigrasi	1.015.906.500	720.679.460	1.071.498.250	760.120.858
Ditjen HKI	207.050.000	1.762.500	234.096.000	58.524.000
Ditjen PP	3.600	0	3.600	0
Ditjen HAM	6.000	0	6.000	0
BPHN	6.000	0	6.000	0
Balitbang HAM	4.800	0	4.800	0
BPSDM Kumham	10.800	0	10.800	0
TOTAL	2.178.648.000	1.370.727.671	2.463.712.908	1.638.287.074

PNBP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Dalam rangka optimalisasi PNBP Kemenkumham, saat ini Kemenkumham telah mengusulkan usulan perubahan PP Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Perubahan ini guna menampung adanya perubahan besaran tarif dan adanya usulan jenis dan tarif baru pada unit-unit di lingkungan  Kemenkumham.
2. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kemenkumham telah mengusulkan peningkatan izin penggunaan sebagian dana PNBP pada Satker-satker Kementerian Hukum dan HAM kepada Menteri Keuangan. Adapun usulan yang telah selesai diproses adalah sbb:

1)     Ditjen Imigrasi (KMK Nomor 407/KMK.02/2010 tentang Izin Sebagian Dana PNBP yang Berasal dari PNBP Ditjen Imigrasi sebesar 70,94%)

2)     Ditjen AHU (KMK Nomor 10/KMK.02/2012 tentang Izin Sebagian Dana PNBP yang Berasal dari PNBP Ditjen AHU sebesar 76,43%).

Jenis PNBP yg berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun:

1.      program pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar

2.      dana bantuan operasional sekolah (BOS

3.      program pendidikan tinggi

4.      program peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

Target dan Realisasi PNBP PTN  dan Realisasi PTN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

                                                                                                     Dalam Juta Rupiah

Tahun	Pagu	Target	Realisasi	%
2009	5.705.910	5.844.349	4.590.376	80%
2010	6.872.798	6.794.518	5.685.420	83%
2011	11.476.125	11.272.076	10.110.006	88%

Berdasarkan paparan Ditjen Dikti dalam rapat pembahasan Panja Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2013 tanggal 12 Juni 2012.

PNBP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.      Kementerian Pendidikan Nasional sampai dengan saat ini belum memiliki PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Nasional.

2.      Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran telah beberapa kali mengirimkan surat meminta Kementerian Pendidikan Nasional untuk segera mengusulkan draft PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, terakhir melalui surat No. S-18/AG/2012 tanggal 5 Januari 2012.

3.      Kementerian Pendidikan Nasional masih belum tertib dalam menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP secara triwulanan kepada Kementerian Keuangan.

4.      Satker BLU di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional belum memiliki tarif layanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KESIMPULAN

Semua pendapatan negara digunakan sebagai sumber penerimaan dalam APBN yang nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang tidak bersumber dari perpajakan. PNBP diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Menurut sifat, PNBP ada 2, yakni PNBP umum dan fungsional. Sedangkan menurut jenis ada penerimaan atas hasil sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta PNBP lainnya. Semua PNBP langsung disetor ke kas negara dan dikelola dalam sistem APBN, teteapi sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan.

Undang-undang PNBP sudah berlaku hampir 14 tahun. Dari sisi hukum sudah banyak perkembangan yang terjadi, seperti Amandemen UUD 1945, diterbitkannya Paket UU Keuangan Negara, lahirnya "Undang-Undang MD3" dan UU 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan-peraturan terkait UU 20/1997 tentang PNBP yang berkenaan dengan penerimaan SDA, laba BUMN, dan kementerian/lembaga, sehingga dalam perjalanannya banyak hal yang harus dibenahi atau diperbaiki.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan clean and good governance. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan, prinsp-prinsip tersebut meliputi: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparasi, peduli dan stakeholder, berorientas pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Masyarakat dan pemerintah yang masih bertolak berlakang untuk mengatasi masalah kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai.  Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik tercermin dalam berbagai bidang yang memiliki peran yang peting dalam gerak roda pemerintahan di Indonesia yang meliputi: bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum.

SARAN

Perlu dilakukan revisi terhadap UU 20/ 1997 serta harmonisasi undang-undang sektoral untuk menyesuaikan  pengaturan PNBP serta dalam rangka mengantisipasi kebijakan PNBP sehingga dapat diimpementasikan dengan baik dan mendukung fungsi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Sofian. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disampaikan Dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Di Bidang Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Malang, 18 Februari 2012. Modul Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disampaikan pada Workshop perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pendapatan satuan kerja PTN, 2012. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan PNBP

Mardalis. 2000. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Grasindo.

Miftah, Thoha. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta ; Penerbit Raja Grafindo Persada.

Mulyana, Deddy. 2008.  Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT RemajaRosdakarya.

T. Gayus Lumbuun, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, http://www.kormonev.menpan.go.id.

Sumber lainnya:

Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran PNBP.

Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penguunaan PNBP yang Bersumber Dari kegiatan Tertentu.

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2004 tentang tatacara penyampaian rencana dan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak.

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2005 tentang pemeriksaan PNBP.

Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2009 tentang Tata Cara penentuan jumlah dan penyetoran PNBP yang terutang.

Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan penyelesaian keberatan atas penetapan PNBP yang terutang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Penerimaan Negara Atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/lembaga.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).